“Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak
diamalkan. Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan
Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati
Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27 ayat 2,
pasal 31, pasal 33 dan pasal 34.” (Pidato Bung Hatta pada 1 Juni 1977 di
Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta).
Begitulah Bung Hatta menjawab persoalan bangsa ini, sembari mengingatkan demikian besarnya peran pemerintah, masyarakat dan semua elemen bangsa ini dalam upaya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai philosofische grondslag. Yang sudah menjadi gentlement agreement sebagai rancangan preambule konstitusi atau mukadimah Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil dari diskusi panjang para pendiri bangsa ini terdahulu.
Kita patut bangga, karena negara yang demikian besar dan beragam ini masih eksis dalam satu kesatuan yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran yang paling mendasar dalam proses permulaan bangsa ini, dan kita berharap hal itu juga akan berlaku dan terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang, terutama masa-masa sulit saat ini.
Sebagai indikator
pembanding, mari kita lihat Referendum Quebec 1995, “yang merupakan referendum
kedua untuk memutuskan nasib Quebec sebagai provinsi Kanada atau memisahkan
diri untuk menjadi sebuah negara merdeka”. Referendum ini muncul hanya karena
perbedaan dua budaya saja, yaitu Inggris dan Prancis. Hal yang sama juga
terjadi pada India dan Pakistan di tahun 1947 silam, perbedaan agama yang
akhirnya membuat negara bekas jajahan Inggris ini akhirnya terbagi.
Maka patut kita syukuri bersama, negara sebesar Indonesia ini yang notabenenya adalah negara kepulauan dengan kurang lebih 70.000 pulau dari sabang sampai merauke. Artinya, dengan laut sebagai batasan teritorial tidak menjadikan Indonesia tercerai berai. Begitu juga dengan keragaman bahasa yang ada, kita punya ratusan bahasa daerah: Jawa, minang, bugis, mandailing, melayu dan lain sebagainya.
Begitu juga dengan keragaman agama dan kepercayaan yang mendiami bangsa ini. Sebenarnya ada banyak indikator yang mampu kita kemukakan untuk membuat bangsa ini tercerai berai. Tapi kita tidak melakukan itu, karena kita sudah “Tsiqoh” dengan Pancasila sebagai Pakta toleransi tertinggi untuk semua perbedaan yang ada dan sudah ada bahkan sebelum Tan Malaka mengenalkan istilah “Republik” untuk bangsa ini.
Refleksi
nilai-nilai Pancasila
Pada dasarnya dalam sejarah yang cukup panjang, Pancasila sudah mampu berinteraksi dengan baik terhadap setiap elemen yang hidup di dalamnya. Fakta bahwa Pancasila dibangun atas dasar-dasar yang berasal dari nilai-nilai religious adalah benar. Jika kita uji satu persatu nilai Pancasila maka dari sila pertama sampai sila kelima adalah buah pikir yang berasal dari nilai-nilai keagamaan.
Pertama, Sila Pertama. “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama menjelaskan bahwasanya ada semacam keharusan yang telah disepakati bersama agar setiap orang yang ada di Indonesia adalah wajib mempunyai keyakinan kepada tuhan. Karena bagaimanapun juga kultur budaya dan adat bangsa kita telah mewariskan semacam DNA kepercayaan kepada kekuatan yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri.
Kedua, Sila Kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kecenderungan hari ini orang-orang menggunakan sila ini sebagai legitimasi atas pemuasan nafsu-nafsu kemanusiaannya. Sebut saja upaya pelegalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang menjadikan sila kedua ini menjadi senjata pamungkasnya. Tanpa pernah disadari bahwasanya pola penafsiran Pancasila yang sebenarnya. Pancasila dibuat berurutan dari satu sampai lima adalah hierarki. Dalam artian, sila pertama menjadi titik tafsir untuk sila-sila dibawahnya. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima harus sesuai dengan norma dasar pada sila pertama. Maka kemanusiaan disini adalah kemanusian yang telah bersandar pada nilai ketuhanan. Lalu kemudian istilah beradab, Pancasila adalah produk yang lahir dari nilai keberagaman bangsa. Maka ia adalah adab yang dinormakan. Dan LGBT bukan adab bangsa ini.
Ketiga,
Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”. Adanya Pengakuan bahwasanya keberagaman yang
sudah ada ini saling membutuhkan satu sama lainnya dan mesti berjalan dengan
membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi. Keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan”. Sila keempat ini menunjukan bahwasanya ada
kebebasan yang diberikan kepada warganegara ini untuk menyuarakan aspirasinya.
Ada penghargaan terhadap suaranya. Kelima,
“Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Menjaga
eksistensi Pancasila
Politisasi Pancasila
menjadi salah satu momok yang cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Mengutip
pendapat Rocky Gerung dalam
diskusi Reboan di Indonesia Democracy Monitor (Indemo), di Jl Lautze 62 C,
Jakarta Pusat, Rabu (7/6) memaparkan Pancasila sebagai sekedar “tools of
politics” dan lebih parah lagi sebagai pembatas antara “kami yang pluralis” dan
“mereka yang fundamentalis”. Karena semua dianggap sudah ada jawabannya melalui
Pancasila, tandas Rocky, maka siapapun penguasa memperlakukan Pancasila untuk
“turun tangan” mengatasi segala macam jenis penyakit. Akibatnya bangsa ini
kehilangan kemampuan dalam memproduksi gagasan.
Hari ini Pancasila sengaja dibenturkan dengan islam.
Pancasila dijadikan indikator untuk mengeluarkan seseorang dari
nasionalismenya. Pancasila coba ditafsirkan sesuai dengan citarasa penguasa.
Jika kita lihat secara komprehensif dan historis, Pancasila tidak bisa
dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Begitupun dengan nilai-nilai
keislaman.
Dalam hemat penulis, Pancasila
diposisikan oleh kekuasaan hari ini sebagai pembeda antara yang nasionalis dan
islamis. Padahal islam sudah lebih dulu mengajarkan konsep nasionalis. Hari ini
orang-orang yang berbicara perihal agama dibungkam dengan istilah tidak
nasionalis. Hal yang paling sederhana saja adalah ketika perdebatan tagar
#2019GantiPresiden. Yang notabenenya adalah tagar yang secara tidak lansung
mendukung pasangan cawapres pilihan ulama. Lalu kemudian dimunculkan tagar
#2019TetapPancasila. Seakan-akan mereka yang dengan tagar #2019GantiPresiden
adalah mereka yang tidak pancasilais, tidak nasionalis.
Hari ini Pancasila
digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan kecurigaan penguasa terhadap apa
yang ada dalam setiap diri orang besar dalam gerakan-gerakan yang muncul.
Setiap manusia lain yang punya insting politik seakan-akan sah dan legal
menjadi musuh politiknya yang dengan Pancasila bisa ia bungkam dan hancurkan
dengan mudah.
Maka dari itu pada
momen kelahiran Pancasila ini, mari sama-sama kita maknai kembali apa yang
sudah di ucapkan Bung Hatta ”Negara
Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan
masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum
dapat melaksanakan Pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34” bahwasanya
pengemban amanah terbesar dalam menjaga Pancasila sebagai philosofische grondslag pada urutan pertama ada pada pundak
pemerintah.
“Pancasila itu letaknya disini, bukan disini” percuma saja dan sungguh kesia-siaan yang sangat besar sekali dengan adanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Percuma saja adanya sosialisasi Pancasila ke daerah-daerah, dan sangat sia-sia juga keberadaan pemuda Pancasila di setiap daerahnya ketika mereka yang membuat kebijakan (pemerintah), yang membentuk, maupun mereka yang dibentuk dalam upaya mempertahankan eksistensi Pancasila tersebut tidak sedikitpun menunjukkan prilaku yang ”berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
“bagaimana mungkin kita bisa menyembuhkan penyakit yang sebenarnya ada di atas sana dengan mengirim dokter untuk mengobati orang-orang yang tidak punya penyakit di bawah sini”
(Hardian
Feril, Ketua Komisi B FSLDK Sumatera Barat)