Dukung Pemprov, Mahasiswa Muslim se-Jadebek Siap Kawal Isu “LEPAS SAHAM BIR ANKER” Hingga Tuntas

Jakarta (19/3), FSLDK Jadebek – turunnya massa aksi ke kantor DPRD DKI Jakarta, selasa siang itu menjadi langkah nyata ratusan mahasiswa muslim dalam menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terkait penolakan Ketua DPRD terhadap rencana Pemprov DKI yang ingin melepas sahamnya di perusahaan bir. Seperti yang diketahui dari pernyataan di beberapa media massa bahwa Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan melepas sahamnya di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. Pras begitu sapaannya mengatakan, perusahaan bir tersebut tak merugikan Pemprov DKI. Bahkan menghasilkan dividen hampir lebih dari Rp50 miliar.

Pras meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan penjualan saham tersebut ke publik dan dia berharap Anis dapat lebih berpikir kembali terhadap pelepasan saham tersebut. Pras mengaku sudah lama tidak lagi berkirim surat dengan Anies soal pelepasan saham tersebut. Dia selalu mengabaikan permintaan Pemprov dengan alasan karena tidak setuju dengan keputusan tersebut (www.metro.sindonews.com). Sedangkan menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta telah menyampaikan surat permohonan pelepasan saham di PT Delta sejak Mei 2018 lalu kepada DPRD DKI. Ia memperkirakan, kurang lebih dana Pemprov DKI di perusahaan bir itu sebesar Rp1.2 triliun. Anies mengatakan, dana itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan bagi warga Jakarta. Terutama untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Ia mempertanyakan, unsur pembangunan BUMD yang seharusnya berperan untuk membangun Jakarta tak seharusnya memproduksi bir. Uang itu akan lebih bermanfaat digunakan untuk membangun infrastruktur (www.m.republika.co.id).

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) se-Jadebek bersama mahasiswa muslim dari UNJ, UI, STIE IGI, Polimedia, UNISMA dan STEI SEBI melakukan aksi “Tolak Saham Bir” di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat. Massa aksi mulai berkumpul di Masjid

Medan Merdeka Selatan menuju kawasan Kebon Sirih hingga sampai di depan Kantor DPRD DKI Jakarta dengan berjalan kaki secara tertib. Aksi pun dimulai dengan penyampaian orasi dari beberapa mahasiswa ditambah riuhnya massa aksi menimpalkan dukungan terhadap orasi yang disuarakan. Aksi ini juga diramaikan dengan poster-poster bertuliskan pernyataan yang mewakili aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta segera melepas saham bir dan ada pula yang meminta DPRD DKI agar segera menyetujui rencana Pemprov menjual saham bir tersebut. Aksi pun berjalan damai dan kondusif walaupun cuaca terik, namun tak menghentikan massa aksi dalam menyuarakan aspirasi di depan kantor DPRD DKI Jakarta siang itu.

Aksi terus berlanjut hingga lima orang mahasiswa yang menjadi perwakilan massa aksi diterima masuk dan melakukan audiensi dengan anggota dewan. Mahasiswa yang menjadi utusan massa aksi untuk melakukan audiensi ialah saudara Mujahid, Ahmad Firdaus, Suhandi dari UNJ, Bayu dari UI dan Fuad dari STIE IGI. Mereka disambut oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Syarifudin dari fraksi Hanura, Komisi B – Perekonomian. Dalam audiensi tersebut, Pak Syarifudin mengaku bahwa surat yang diberitakan awak media telah dikirim oleh Gubernur, Pak Anies Baswedan sejak Mei dan Januari belum satupun masuk ke DPRD. Beliau menjelaskan bahwa mekanisme surat masuk akan diterima dan diurus oleh Sekretaris Dewan, kemudian diusulkan ke Badan Musyawarah dalam hal ini Perda yang dicanangkan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dan masyarakat, sehingga yang berhak membahas persoalan ini adalah Komisi B bidang perekonomian setelah itu barulah disampaikan dalam sidang paripurna. Namun beliau menyatakan sama sekali belum menerima surat apapun dan di Komisi B juga belum ada bahasan tentang pelepasan saham bir seperti yang direncanakan Pemprov DKI tersebut. Persoalan ini amat disayangkan karena pernyataan Pak Syarifudin tidak sesuai seperti yang dikabarkan awak media belakangan ini. Seperti berita yang telah dikabarkan banyak media, bahwa Pemprov telah mengirimkan dua kali surat yang berisikan rencana pelapasan saham bir tersebut kepada DPRD DKI Jakarta namun hal ini berkebalikan dengan keterangan yang disampaikan Pak Syarifudin ketika audiensi siang itu, beliau menyampaikan kalau surat Pemprov belum sama sekali masuk dan diterima DPRD DKI Jakarta. Hal ini mungkin akan membuat bingung dan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap pernyataan yang diberikan kedua pihak.

Dari hal ini, FSLDK berharap agar DPRD DKI Jakarta kedepannya dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada para media terkait persoalan ini, agar informasi yang dikabarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan berharap segala persoalan yang berhubungan dengan pelepasan saham bir anker tersebut dapat segera diproses serta diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, baik Pemprov DKI Jakarta maupun DPRD DKI Jakarta. Bapak Syarifudin juga menyatakan bahwa pernyataan kontroversial yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Edi Marsudi dari fraksi PDIP dan Bapak Bestari dari fraksi Partai Nasdem bukanlah merupakan suara DPRD secara kelembagaan melainkan suara mereka sebagai individu saja. Pernyataan kontroversial yang dimaksud dua orang dewan tersebut adalah penolakan penjualan saham bir di DKI Jakarta. Ketika audiensi, Mujahid menyampaikan bahwa sebenarnya isu ini menjadi panas dan terangkat media karena adanya penolakan secara reaktif yang dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Sehingga ditangkap oleh publik bahwa DPRD DKI Jakarta secara lembaga telah menolak, namun dari hasil pernyataan yang disampaikan Pak Syarifudin waktu audiensi, hal itu hanyalah pernyataan yang bersifat. Namun, beliau juga menegaskan hal tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007.

Di akhir audiensi, FSLDK Jadebek menyampaikan dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Pak Syarifudin selaku perwakilan dari DPRD DKI Jakarta. Pernyataan sikap yang disampaikan yaitu:

  1. Mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) karena penjualan bir adalah haram bagi umat beragama di Indonesia, khususnya agama Islam. Apalagi, dividen dari perusahaan tersebut juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD DKI Jakarta;
  2. Mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menyetujui rencana Pemprov dalam menjual saham perusahaan bir karena rakyat DKI Jakarta lebih membutuhkan air bersih, sekolah dan fasilitas publik lainnya daripada air beralkohol;
  3. Menolak caleg-caleg dari partai politik di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta;
  4. Mengajak rakyat DKI Jakarta untuk tidak memilih caleg-caleg dari parpol di DPRD DKI Jakarta yang menolak penjualan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta karena terbukti tidak mendengarkan aspirasi rakyat.
    Mujahid yang merupakan Ketua FSLDK Jadebek juga menambahkan akan terus mengawal isu ini sampai benar-benar terselesaikan yaitu DPRD DKI Jakarta menyetujui langkah Pemprov DKI Jakarta untuk melepas dan menjual saham bir di PT Delta Djakarta. Aksi ini berakhir sekitar pukul 15.20 WIB, tanpa pembubaran paksa, massa aksi pun meninggalkan kantor DPRD DKI Jakarta dengan tertib dan kondusif. (SL)